Pemprov Riau Siapkan Anggaran Rp150 Miliar Bangun 2.000 Rumah Layak Huni
Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno mengatakan untuk realisasi proyek ini, pihaknya mengajukan anggaran Rp150 miliar pada APBD Perubahan 2016. "Akan diajukan anggarannya di APBD Perubahan, kami harap bisa direalisasikan sebelum akhir tahun nanti," katanya.
Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman.
Dia menambahkan penerima program bantuan RLH ini adalah masyarakat tidak mampu dengan penghasilan bulanan di bawah Rp1,5 juta setiap bulannya. Lalu penerima program memiliki data yang valid dan konkrit karena akan verifikasi bertahap, sampai pada penyerahan naskah perjanjian hibah daerah kepada penerima program bersangkutan.
Untuk itu program ini bakal melibatkan aparatur pemda mulai tingkat paling bawah dari level RT, RW, lurah atau kepala desa hingga camat. Setelah itu data penerima program akan direkap pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota.
"Porsi tiap kabupaten dan kota diperkirakan di atas 100 unit, biaya pembangunan akan mengalami perbedaan antara kawasan pesisir dengan daratan karena memang struktur bangunannya juga berbeda," katanya.
Sebelumnya Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau Masperi mengatakan awalnya program ini masuk pada mata anggaran APBD murni 2016. "Tetapi aturannya berubah, pemprov tidak bisa langsung membangun RLH ini, harus dalam bentuk bantuan keuangan (Bankeu) ke pemda kabupaten dan kota," katanya.
Masperi mengatakan program pembangunan RLH setiap tahunnya sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sehingga harus tetap direalisasikan pada periode kepemimpinan gubernur saat ini yaitu 2014-2019. Pihaknya juga berharap realisasi program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemprov dapat maksimal pada tahun ini.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menandatangani Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berguna Percepat Indikator RPJMD. Dimana Provinsi Riau merupakan provinsi yang cukup aman untuk berinvestasi.
Pasalnya, Riau memiliki letak yang sangat strategis, berada di kawasan koridor Sumatera, dekat dengan jalur perdagangan dunia di Selat Malaka, dan dekat dengan negara-negara ekonomi di Asia Tenggara
Pemprov Riau Prioritaskan Janda Dapat Rumah Layak Huni
Dinas Cipta Karya Provinsi Riau berencana melanjutkan program Rumah Layak Huni (RLH) tahun ini. Sasaran tetap sama, warga miskin yang belum memiliki rumah dengan penghasil tidak sampai Rp1,5 juta per bulannya. Meski belum menyebutkan angka pasti, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menerima usulan atau pengajuan dari kabupaten dan kota. "Itu juga harus diverifikasi dulu sesuai dengan aturan mainnya," kata Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno
Selain persyaratan warga kategori miskin dan penghasilan di bawah Rp1,5 juta, Pemprov Riau juga memprioritaskan para lansia di atas 45 tahun yang dinilai tidak akan bisa mendapatkan rumah lagi. "Kita juga sediakan untuk kalangan muda, dengan persyaratan minimal usia 28 tahun. Bantuannya akan diberikan dengan program rumah murah yang disubsidi pemerintah," kata Dwi.
Pembangunan tersebut belum sepenuhnya berjalan dan kembali mengalami beberapa penundaan pada 2015 dengan alasan mepetnya waktu pengerjaan.
"Rencananya pembangunan Rumah Layak Huni kita usulkan pada APBD Perubahan tahun ini. Kita juga masih menghitung kebutuhan atau usulan dari kabupaten dan kota, namun tetap diimbangi dengan kekuatan anggaran kita," ujarnya
Tahun Depan dianggarkan Rp 140 Miliar
Sebanyak 2000 Rumah Layak Huni (RLH) akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau yang dianggarkan bersama DPRD Riau dengan total anggaran mencapai Rp140 miliar pada tahun 2016 mendatang.
Sekretaris Komisi D, DPRD Riau, Asri Auzar, beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa untuk pembangunan Rumah Layak Huni tahun depan menjadi Rp140 miliar untuk 2.000 unit. Anggaran per unitnya sendiri ditingkatkan dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 70 juta, setelah sebelumnya hanya Rp 50 juta.
Untuk pengerjaannya sendiri akan dilakukan oleh Dinas Ciptada yang bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat. Sebelumnya, rencana ini sempat batal dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu. (Advetorial/Hms)
Post a Comment