PDIP: Jika Ada Reshuffle Kabinet, Ketum Pasti Sudah Diajak Bicara
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto belum yakin reshuffle kabinet Jokowi akan benar terjadi. Namun, jika benar akan terjadi, menurutnya, ketua-ketua umum partai pasti sudah diajak bicara. "Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu berdialog dengan pimpinan partai politik pengusungnya (sebelum reshuffle)," ujar Hasto ketika ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.
Ditanyai apakah Ketua Umum PDIP Megawati sudah diajak bicara Jokowi, Hasto tidak membantah maupun membenarkan. Ia kembali mengatakan bahwa apabila memang akan ada reshuffle kabinet Jokowi, maka Megawati sudah diajak bicara.
Baca juga:
Reshuffle Kabinet, Ekonom: Rini Soemarno Agak Bermasalah
"Kalau yang berkaitan dengan reshuffle, tradisi yang berkembang adalah Presiden Joko Widodo membicarakannya dengan ketua umum," ujar Hasto menegaskan.
Di luar sudah diajak bicara atau belumnya ketua umum, Hasto mengakui bahwa PDIP sudah memberikan catatan soal kinerja menteri ke Presiden Joko Widodo. Misalnya, soal kinerja menteri BUMN Rini Soemarno.
Baca pula:
Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Ini Sikap Golkar dan PDIP
Namun, apakah kajian itu nantinya berujung pada reshuffle, Hasto mengatakan hal itu adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. PDIP, menurut ia, tidak dalam posisi yang bisa mendesak reshuffle terjadi.
Kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati enggan berkomentar soal reshuffle. Ketika dicegat Tempo di kantor Kementerian Sekretaris Negara, ia memilih bungkam, bahkan tidak memperhatikan para awak media yang menunggunya.
Silakan baca:
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Megawati Soekarnoputri Bungkam
Sebagaimana diketahui, kabar reshuffle kembali mengemuka beberapa hari terakhir. Isu tersebut berkembang dari kalangan partai politik. Beberapa sumber Tempo menyampaikan bahwa reshuflle kabinet dipicu ketidakpuasan Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah kinerja menteri.
Di sisi lain, juga dipicu oleh bermasalahnya sejumlah menteri dan tidak solidnya koalisi partai pendukung pemerintah. Hal itu, salah satunya, terlihat pada kasus suap BPK oleh oknum Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal atau berseberangannya posisi PAN pada Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin.
"Evaluasi adalah wewenang bapak presiden. Kami memberikan dukungan dan melakukan kajian terhadap menteri yang tidak sejalan," ujar Hasto Kristiyanto, menanggapi santernya isu reshuffle kabinet Jokowi.
ISTMAN MP
Ditanyai apakah Ketua Umum PDIP Megawati sudah diajak bicara Jokowi, Hasto tidak membantah maupun membenarkan. Ia kembali mengatakan bahwa apabila memang akan ada reshuffle kabinet Jokowi, maka Megawati sudah diajak bicara.
Baca juga:
Reshuffle Kabinet, Ekonom: Rini Soemarno Agak Bermasalah
"Kalau yang berkaitan dengan reshuffle, tradisi yang berkembang adalah Presiden Joko Widodo membicarakannya dengan ketua umum," ujar Hasto menegaskan.
Di luar sudah diajak bicara atau belumnya ketua umum, Hasto mengakui bahwa PDIP sudah memberikan catatan soal kinerja menteri ke Presiden Joko Widodo. Misalnya, soal kinerja menteri BUMN Rini Soemarno.
Baca pula:
Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Ini Sikap Golkar dan PDIP
Namun, apakah kajian itu nantinya berujung pada reshuffle, Hasto mengatakan hal itu adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. PDIP, menurut ia, tidak dalam posisi yang bisa mendesak reshuffle terjadi.
Kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati enggan berkomentar soal reshuffle. Ketika dicegat Tempo di kantor Kementerian Sekretaris Negara, ia memilih bungkam, bahkan tidak memperhatikan para awak media yang menunggunya.
Silakan baca:
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Megawati Soekarnoputri Bungkam
Sebagaimana diketahui, kabar reshuffle kembali mengemuka beberapa hari terakhir. Isu tersebut berkembang dari kalangan partai politik. Beberapa sumber Tempo menyampaikan bahwa reshuflle kabinet dipicu ketidakpuasan Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah kinerja menteri.
Di sisi lain, juga dipicu oleh bermasalahnya sejumlah menteri dan tidak solidnya koalisi partai pendukung pemerintah. Hal itu, salah satunya, terlihat pada kasus suap BPK oleh oknum Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal atau berseberangannya posisi PAN pada Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin.
"Evaluasi adalah wewenang bapak presiden. Kami memberikan dukungan dan melakukan kajian terhadap menteri yang tidak sejalan," ujar Hasto Kristiyanto, menanggapi santernya isu reshuffle kabinet Jokowi.
ISTMAN MP
Post a Comment